Bawaslu Kota Surabaya Pastikan Tidak Ada Pemilih Meninggal dalam DPT dan Hindari Pantarlih Sewaan untuk Pilkada 2024

SURABAYA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya berkomitmen memastikan tidak ada warga yang telah meninggal dunia masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bahwa tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sewaan selama proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk Pilkada 2024.

Syafiudin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa dua isu utama tersebut menjadi fokus dalam bimbingan teknis Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang digelar pada 24-25 Juni 2024.

“Isu krusial di Surabaya adalah pelaksanaan Coklit yang tidak sesuai SK. Selain itu, akses terbatas di perumahan-perumahan menjadi tantangan dalam proses Coklit. Kami mengimbau agar Pantarlih tidak menunda-nunda proses Coklit dan segera menangani kendala yang muncul. Jika ditemukan Pantarlih menyewa orang lain, kami akan meminta Coklit diulang,” jelas Syafiudin.

Bawaslu Kota Surabaya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) terhadap Pantarlih selama tiga hari pertama.

“Jika Pantarlih melakukan Coklit, Panwas akan mendampingi. Setelah pelantikan Pantarlih, yang jadwalnya berbeda-beda di setiap kecamatan, pengawasan ini akan dilakukan,” tambahnya.

Setelah pengawasan ketat, akan dilakukan uji sampling untuk memastikan bahwa semua DPT sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami memastikan warga Surabaya yang memenuhi syarat, yaitu berusia 17 tahun atau lebih, terdaftar dalam DPT. Sebaliknya, mereka yang sudah meninggal dunia harus dikeluarkan dari DPT,” tegas Syafiudin.

Syafiudin mengingatkan bahwa pada tahun lalu, banyak Pantarlih yang menyewa orang lain untuk melakukan Coklit. “Contohnya di Jambangan, kami meminta agar proses Coklit diulang,” tutupnya.